Kemenag Siapkan Bantuan 2.000 Masjid Ramah Di Tahun 2024

Gurupedia - Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kemenag akan menggencarkan kampanye rintisan Masjid Ramah di 2024. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah program bantuan.

Masjid Ramah adalah masjid (termasuk musala) yang kondisinya memenuhi kriteria dalam lima kategori ramah, baik dilihat dari sisi pola pikir (mindset), keterampilan (skillset), segenap ekosistemnya, maupun ketersediaan sarana prasarananya (toolset). Lima kategori ramah tersebut adalah Ramah Perempuan dan Anak, Ramah Difabel dan Lansia, Ramah Lingkungan, Ramah Keragaman, serta Ramah Duafa dan Musafir.

Direktur Urais Binsyar Adib menargetkan program 2.000 bantuan operasional masjid/ musala untuk tahun anggaran 2024.

“Kami juga sudah memberi bantuan operasional rintisan Masjid Ramah 2024 tahap pertama pada Januari lalu. Bantuan ini hanya untuk dukungan pada sisi toolset (sarana prasarana) saja. Selain tidak besar, sarana-prasarana lebih mudah dilihat sebagai evidence pengukurannya,” papar Adib pada Rakernas Bimas Islam 2024, di Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

Adib berharap, dana bantuan operasional tersebut nantinya dapat digunakan secara optimal untuk mendorong terbentuknya ekosistem masjid, dan meningkatkan derajat keberlanjutan keberagaman masjid.

“Melalui program ini kita berharap revitalisasi peran masjid semakin profesional pengelolaannya, kian moderat cara pandang paham keagamaannya, ramah seluruh ekosistemnya, juga kian berdaya dan memberdayakan jemaahnya,” kata Adib.

Selain Masjid Ramah, program Urais Binsyar pada 2024, antara lain: Sekolah Penyuluh /Penghulu Agen Resolusi Konflik (SPARK), International Symposium on Innovative Masjid 2024, Digitalisasi 5.000 judul buku keagamaan Islam, serta ISLAMIFEST (Festival Keagamaan Islam yang mengenalkan keindahan Islam kepada generasi muda).

“Rencana aksi pencapaian Pakta Integritas bidang Urais Binsyar tahun 2024, pertama penguatan digitalisasi buku keagamaan. Strategi yang dilakukan dengan penguatan regulasi PMA Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Mutu Buku Umum Keagamaan, kemudian standardisasi sistem layanan,” paparnya.

Adib mengatakan, Pakta Integritas kedua ialah percepatan revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), dan ketiga penyusunan juklak-juknis deteksi dini konflik keagamaan dan integrasi sistem pelaporan deteksi dini konflik.

“Selain itu, kami juga memetakan penguatan layanan urusan agama Islam di KUA agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pengukuran arah kiblat, konsultasi syariah, pendaftaran id masjid, rekomendasi bantuan, agen resolusi konflik, serta sistem cegah dini,” pungkasnya.

*Sumber: Kemenag RI 

Kemenag Imbau Khatib Jumat 2 Februari Sampaikan Pesan Persaudaraan Manusia

 

Gurupedia - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag Kamaruddin Amin mengimbau Khatib Jumatnpada 2 Februari 2024 menyampaikan pesan tentang persaudaraan manusia. Dirjen mengatakan, pesan ini penting digaungkan melalui mimbar-mimbar keagamaan.

“Kami telah menerbitkan imbauan kepada para khatib Jumat untuk menyampaikan pesan persaudaraan manusia. Mari kita manfaatkan mimbar keagamaan untuk menyuarakan pesan ini pada pelaksanan Salat Jumat 2 Februari 2024,” ungkap Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Ajakan ini disampaikan berkenaan dengan peringatan Hari Internasional Persaudaraan Manusia (International Day of Human Fraternity) yang ditetapkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk diperingati setiap 4 Februari sejak 2020.

Penetapan tersebut didasarkan pada peristiwa penandatanganan Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama oleh Grand Syeikh Al-Azhar Ahmed Al Tayeb dan Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus di Abu Dhabi Uni Emirat Arab pada 4 Februari 2019.

“Peringatan ini juga menjadi momentum memperkuat harmonisasi menjaga persaudaraan dan persatuan terlebih jelang Pemilu 14 Februari 2024 mendatang,” ungkapnya.

Dikatakannya, persaudaraan dan persatuan merupakan pilar kehidupan manusia. Karena dengan terjalinnya persaudaraan dan persatuan, tatanan kehidupan akan aman dan damai.

“Menjaga ukhuwah merupakan karakter yang tidak hanya melekat pada umat Muslim, tapi semua agama juga sepakat untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” imbuhnya.

Guru Besar Ilmu Hadis UIN Alauddin Makassar ini menambahkan, persaudaraan manusia juga menjadi isu yang terus disampaikan Kemenag melalui penguatan Moderasi Beragama. Dalam konsep Moderasi Beragama, perbedaan suku, agama, budaya, dan adat diikat dengan kesepakatan bersama dan komitmen kebangsaan.

"Konsep persaudaraan internal umat beragama, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan umat manusia merupakan salah satu concern Kemenag melalui Moderasi Beragama. Perbedaan bukan ancaman, tetapi modal yang bisa kita manfaatkan agar sinergi semakin kuat," pungkasnya.

*Sumber: Kemenag RI

Menag : Semua Umat Beragama Harus Dukung Rakyat Palestina

Gurupedia - Jakarta (Kemenag) Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Indonesia mengutuk agresi Israel kepada Palestina. Karenanya, Menag mengimbau seluruh umat beragama untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina.

"Ini adalah tragedi kemanusiaan. Semua agama merasakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Jadi seharusnya apapun agamanya harus memberikan dukungan kepada warga Palestina. Korban di Palestina pun bukan hanya Muslim, ada pula umat Kristen dan Yahudi," ujar Menag dalam Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Monas, Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah organisasi lintas agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Parasida Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi keagamaan lainnya.

Turut hadir pula, Menko PMK Muhadjir Efendi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPD RI Sylviana Murni, dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla.

"Saya sebagai Menteri Agama mewakili pemerintah menyerukan kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam untuk menjadi inspirasi rahmah, inspirasi kasih sayang, inspirasi perdamaian, inspirasi keadilan yang mana itu diajarkan oleh semua agama. Ini yang perlu kita kedepankan sebagai cara untuk mencari resolusi konflik atas apa yang terjadi di Palestina," lanjut Menag.

Menag juga mengajak umat muslim khususnya, dan seluruh umat beragama untuk terus mendoakan rakyat Palestina yang telah wafat secara syahid akibat agresi Israel tersebut. "Semoga mereka mandapatkan tempat yang terbaik, keadilan dan perdamaian, serta kemerdekaan segera diperoleh oleh bangsa Palestina," harap Menag.

Selanjutnya, Menag mengatakan bantuan untuk Palestina secara terorganisir dan terpusat dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri. "Kita melakukan penggalangan di ASN Kemenag dan stakeholder yang bisa kita akses untuk warga Palestina nantinya akan disalurkan oleh pemerintah," tutup Menag.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa bantuan untuk rakyat Palestina yang berasal dari seluruh elemen rakyat Indonesia pada tahap pertama sudah dilepas oleh Presiden Joko Widodo.

"Bantuan ini bukan hanya dari pemerintah, tapi dari seluruh rakyat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terimakasih rakyat Indonesia. Bantuan berikutnya sedang dipersiapkan," terang Retno Marsudi.

*Sumber: Kemenag RI

100san ribu Guru Pendidikan Agama Islam Ikuti Pemetaan Kompetensi Kemenag

Gurupedia - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag) sedang melaksanakan Pemetaan Kompetensi (PK) Online Program Pengembangan Keprofesian berkelanjutan (PPKB) Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI). Tercatat, sekitar 161 ribu guru dari 16 provinsi telah mengikuti PK Online PPKB GPAI yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendis ini.

Direktur Pendidikan Agama Islam Amrullah mengatakan, PK Online menjadi sarana pengembangan keprofesian guru dalam upaya memenuhi kebutuhan kompetensi abad 21. "PK Online ini sangat penting bagi semua guru PAI dalam mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi serta mengurangi 'Gap Generation'. Mempersiapkan kompetensi bagi guru PAI masa depan yg dibutuhkan pada abad 21," ungkap Amrullah, di Jakarta, Selasa (9/5/2023).

PK Online PPKB GPAI dimulai pada tanggal 3 sampai 11 Mei 2023. Sementara, jadwal susulan dimulai pada tanggal 15 sampai 16 Mei 2023. Adapun 16 provinsi yang telah melaksanakan PK Online PPKB GPAI diantaranya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yoyakarta, Jawa Timur dan Banten

Amrullah menambahkan, PPKB GPAI juga merupakan salah satu program mandatori Direktorat PAI yang juga amanat dari Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018, Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 dan Peraturan Menpan RB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Melalui PK Online PPKB GPAI ini, menurut Amrullah, Kemenag dapat memiliki data kompetensi guru PAI yang ada tersebar di seluruh pelosok nusantara secara riil. Ini diperlukan untuk melihat kebutuhan guru di satu wilayah dengan wilayah yang lain. “Melalui PK Online ini, kita dapat mengetahui peta dan profil kompetensi guru untuk menentukan ketepatan dalam memberikan pelatihan,” papar Amrullah.

Selain itu, Amrullah berharap guru PAI yang mengikuti PK Online dapat mengetahui profil diri dan mengetahui kompetensi apa yang perlu mereka kembangkan. "Para guru PAI menyadari dan mengetahui kekurangan dan kelebihan potensi dan kompetensi yang dimiliki dan kompetensi yg dibutuhkan atau diperluakan dalam peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar yg baik pula," pungkasnya. (Miftah)

Refrensi: Kemenag RI

Edaran Verifikasi dan Validasi Data Siswa Penerima PIP Tahap II Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah Tahun Anggaran 2023 diperlukan pemutakhiran data siswa penerima PIP. Basis data penerima bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap II Tahun 2023 adalah hasil pemadanan data siswa semester genap tahun pelajaran 2022/2023 yang dikelola EMIS dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI. Data hasil padan tersebut perlu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) keaktifan serta kelayakannya sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial PIP Tahap II Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara untuk segera melakukan langkahlangkah sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada seluruh satuan pendidikan madrasah di wilayahnya agar melakukan verval data siswa penerima PIP Tahun Anggaran 2023 melalui Aplikasi SIPMA (Sistem Informasi Program Indonesia Pintar Madrasah) yang dapat diakses pada laman: https://pipmadrasah.kemenag.go.id, dengan langkah-langkah sebagaimana terlampir.
2. Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk segera melakukan koordinasi dan memastikan pelaksanaan verval data penerima PIP dapat berjalan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan persetujuan (approval) dan memastikan hasil verval data siswa madrasah yang berada di wilayahnya secara lengkap dan benar serta dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
4. Memastikan perbaikan data profil siswa harus disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK). Adapun data yang harus diperbaiki meliputi NIK, nama lengkap siswa, nama ibu kandung, tempat dan tanggal lahir. (Perbaikan dilakukan terhadap beberapa data siswa yang belum sinkron dengan data Dukcapil)
5. Data hasil verval merupakan data nominatif, tidak otomatis ditetapkan menjadi penerima PIP Tahap II Tahun 2023, dikarenakan keterbatasan anggaran dan harus dilakukan sinkronisasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Adapun siswa yang tidak menjadi penerima PIP pada tahun anggaran 2023 akan diprioritaskan menjadi penerima PIP pada tahun berikutnya.
6. Batas akhir verval data pada tanggal 9 Juni 2023.

TAHAPAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA SISWA MADRASAH PENERIMA MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHUN ANGGARAN 2023

A. Madrasah

1. Madrasah melakukan verifikasi dan validasi data siswa melalui aplikasi SIPMA yang dapat diakses pada laman : https://pipmadrasah.kemenag.go.id
2. Proses verifikasi dan validasi mengikuti petunjuk di dalam aplikasi verval.
3. Madrasah melakukan konfirmasi data hasil verval apabila telah selesai melakukan verifikasi dan validasi data.

B. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi data dengan seluruh madrasah sasaran penerima PIP di wilayahnya.
2. Memantau perkembangan verifikasi dan validasi setiap madrasah di wilayahnya dan memastikan proses verifikasi dan validasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
3. Menyampaikan rekapitulasi data nominatif siswa yang sudah diverifikasi dan validasi disertai berita acara penyelesaian verifikasi dan validasi data di wilayahnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana form di aplikasi.

C. Kantor Kementerian Agama Provinsi

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi data sasaran PIP dengan seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya.
2. Memantau perkembangan pelaksanaan verval data di semua madrasah di wilayahnya.
3. Melakukan persetujuan (approval) dengan menyampaikan berita acara yang memuat rekapitulasi data nominatif siswa yang sudah diverifikasi dan validasi kepada Direktur KSKK Madrasah sesuai form yang ada di aplikasi.

D. Direktorat KSKK Madrasah

1. Direktorat KSKK Madrasah menyediakan data nominasi siswa penerima manfaat PIP melalui aplikasi Sistem Informasi Program Indonesia Pintar Madrasah.
2. Direktorat KSKK Madrasah menetapkan siswa hasil Verifikasi dan Validasi data sebagai penerima PIP Tahun 2023 dan memproses pencairan bantuan.
3. Direktorat KSKK Madrasah menetapkan SK Penetapan Siswa Penerima Manfaat PIP Madrasah Tahun 2023 dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Download Edaran Verifikasi dan Validasi Data Siswa Penerima PIP Tahap II Tahun 2023

Download disini untuk lebih jelasnya [ Unduh File ]

Kemenag Umumkan 33 Calon Pejabat Eselon II, Berikut Daftarnya

Gurupedia - Kementerian Agama hari ini mengumumkan hasil akhir seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama (PPT) atau setingkat eselon II. Total ada 33 peserta yang tersebar pada 11 formasi.

Kemenag Umumkan 33 Calon Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya

“Sesuai Undang-undang ASN, Panitia Seleksi mengajukan tiga nama calon pejabat Eselon II, untuk setiap lowongan jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” terang Sekjen Kemenag selaku Ketua Panitia Seleksi di Jakarta, Senin (8/5/2023).

“Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK nantinya akan memilih satu dari tiga nama calon yang diajukan Panitia Seleksi,” sambungnya.

Nizar menambahkan, daftar nama dalam pengumuman disusun berdasarkan abjad. Daftar nama tersebut tidak menunjukkan peringkat nilai masing-masing calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

“Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,” tandasnya.

Berikut hasil akhir seleksi calon pejabat Eselon II:

A. Sekretaris Inspektorat Jenderal

1. ASROI

2. EDDY MAWARDI

3. NUR PAWAIDUDIN

B. Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal

1. AHMADUN

2. ALI GHOZI

3. PURNOMO MULYOSAPUTRO

C. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

1. AZHARI

2. MUNTASYIR

3. SALMAN AL FARISI

D. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua

1. ASDEN JATONANG NAIBORHU

2. KLEMENS TARAN

3. REDIKSON PAKPAHAN

E. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara

1. MANSUR

2. MUHAMAD SALEH

3. PARDI

F. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

1. AHMAD QOSBI

2. MUHAMMAD HALOMOAN

3. MUSLIM

G. Kepala Biro AUPK UIN Sunan Ampel Surabaya

1. DIDIEK NOERYONO BASAR

2. MARKUS

3. MUHTAR HAZAWAWI

H. Kepala Biro AUPK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

1. MUH KHARIS

2. NAWAWI

3. RIDWAN

I. Kepala Biro AUAK IAIN Kerinci

1. MOHAMMAD FARID WADJDI

2. MUHAMAD NUR

3. WIN HARTAN

J. Kepala Biro AUAK IAIN Sultan Amai Gorontalo

1. FARIDA NAPU

2. MISNAWATY S. NUNA

3. SUHARLI

K. Kepala Biro AUAK IAKN Palangka Raya

1. ROWLES HASUGIAN

2. SAHAT PATAR LUMBAN GAOL

3. SUWARSONO

Selengkapnya, silahkan klik disini

Refrensi sumber: Kemenag

Kukuhkan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) periode 2022 – 2026, Menag: Jaga Masjid dari Politisasi

 Gurupedia - Menag Yaqut Cholil Qoumas hari ini mengukuhkan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) periode 2022 – 2026 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menag berpesan agar masjid dijaga dari politisasi.

Pengukuhan pengurus BKM ini dikemas sebagai relaunching (peluncuran ulang). Sebab, giat ini digelar setelah kepengurusan BKM vakum dalam durasi yang cukup lama. Relaunching BKM ini tidak sekadar menyalakan dan memanaskan kembali mesin yang telah lama mati, tetapi revitalisasi dalam arti mendorong kerja-kerja terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga, BKM diharapkan semakin berdaya dan masjid-masjid semakin terberdayakan, masyarakat umat beragama dan bangsa semakin sejahtera.

“Jadikan masjid sebagai rumah bersama yang menjadi tempat bernaung banyak orang yang memiliki itikad dan komitmen untuk pemberdayaan dan pemajuan masjid. Ajak dan libatkan banyak orang, banyak anasir dalam lembaga ini. Semakin banyak potensi dijalin, semakin besar peluang pemberdayaan dapat dilakukan,” pesan Menag di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Hadir, Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Anwar Iskandar, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nur Ahmad Baznas, Kadisbintalad Brigjen TNI Nur Salam, para pejabat Eselon I Kementerian Agama, para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, serta pengurus BKM yang dikukuhkan.

“Jaga masjid-masjid kita dari politisasi dan intoleransi, terlebih kita akan menyongsong tahun politik 2023-2024,” sambungnya.

Menurut Menag, revitalisasi BKM, setidaknya menyangkut tiga ranah. Pertama, membentuk dan mengokohkan kepengurusan organisasinya. Kedua, mencermati dan memperkuat payung regulasinya. Ketiga, menyertakan dan menyinergikan segenap potensi program pengembangan kemasjidan, baik yang bersifat programatik, maupun dalam rangka mengokohkan akar teologis-ideologis yang menjiwai gerak langkah organisasi.

Masjid, kata Menag, adalah episentrum pembinaan umat Islam. Sejarah Islam menginformasikan hal itu. Pada zaman Rasulullah, fungsi-fungsi masjid sangat beragam dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah, masjid saat itu berfungsi juga sebagai kantor pengadilan (pidana dan perdata), balai pertemuan untuk acara pernikahan, akikah, dan kematian. Bahkan, masjid juga jadi tempat pertemuan lintas agama. Diriwayatkan, Rasulullah pernah menerima 60 tokoh lintas agama dan berkumpul di masjid. Bahkan, menara masjid zaman itu tidak hanya digunakan untuk mengumandangkan azan, tapi juga untuk melihat rumah-rumah penduduk yang tidak berasap dapurnya. Asap dapur penanda adanya kegiatan masak memasak dalam rumah (indikator ekonomi).

“Belakangan, kita mencermati fungsi-fungsi itu agak memudar atau bahkan bergeser ke arah tidak tepat. Masjid hanya dipandang tempat salat. Ada juga penggeseran multifungsinya, lalu masjid menjadi ruang politisasi dan arena perkecambahan paham intoleran dan ekstrim,” kata Gus Men, panggilan akrabnya.

“Untuk fenomena-fenomena aktual inilah kita terdorong untuk kembali merajut semua potensi untuk memperkuat dan memberdayakan masjid-masjid kita. Masjid harus lebih profesional dikelola, cara pandang seluruh ekosistemnya moderat dan harus berdaya. Untuk itu kita perlu merevitalisasi BKM dan peran-peran strategisnya,” tandasnya.

Gus Men menambahkan, revitalisasi BKM adalah kerja-bersama semua pihak. Tidak hanya Kementerian Agama, tugas penguatan kemasjidan juga menjadi urusan-bersama Pemerintah dan anasir non-Pemerintah; aktivis ormas Islam, akademisi, para alim ulama, kalangan pesantren, dan kita semua umat Islam

“Bismillah kita bergerak bersama dalam niat dan tekad memakmurkan masjid dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Dari masjid, kita makmurkan Indonesia,” tandasnya

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin yang juga Ketua Umum BKM melaporkan, sebagai negara muslim terbesar di dunia, masjid di Indonesia sangat banyak. Ada beragam jenis, yaitu: Masjid Negara (nasional), Masjid Raya (provinsi), Masjid Agung (kabupaten/kota), Masjid Besar (kecamatan), dan Masjid Jami’ (desa). Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid (Simas) Kemenag, hampir ada 800.000 masjid dan musalla di Indonesia.

“Masjid memiliki posisi sentral dalam menguatkan literasi keagamaan dan menyatukan umat. Masjid juga memiliki fungsi sosial, edukasi, dan ekonomi, selain fungsi ibadah,” ucapnya.

Kamaruddin berharap, revitalisasi BKM dapat meningkatkan profesionalitas tata kelola masjid. Dia juga berharap pengurus BKM nantinya dapat ikut meluruskan cara pandang ekosistem masjid dan memberdayakan para pengurusnya.

Pengukuhan Pengurus BKM periode 2022 – 2026 dilakukan oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas selaku Pembina. Maju ke depan mewakili seluruh pengurus:

1. Pengawas Umum BKM: Inspektur Jenderal Kemenag (Dr. Faisal);

2. Ketua Umum BKM: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA),

3. Perwakilan dari Anggota Majelis Pertimbangan BKM:

a. Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.,

b. Prof. Dr. H. Hilman Latief, M.A.,

c. Dr. H. Nuruzzaman,

4. Ketua Harian: Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Dr. Adib), dan

5. Perwakilan dari Wakil Ketua Harian: Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.

Sumber: Kemenag

Hardiknas ( Hari Pendidikan Nasional ) 2023

Menelusuri Sejarah Hari Pendidikan Nasional di Indonesia

Menelusuri Sejarah Hari Pendidikan Nasional di Indonesia akan membawa kita pada sebuah perjalanan yang panjang dan penuh liku. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei setiap tahunnya, sebagai hari bersejarah yang mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan di Indonesia.

Pengenalan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, tentunya memerlukan pendidikan yang baik dan berkualitas agar mampu bersaing dengan negara lain di kancah global.

Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pelopor pendidikan di Indonesia. Pada hari tersebut, kita semua diingatkan untuk senantiasa menghargai pendidikan dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Menelusuri Sejarah Hari Pendidikan Nasional di Indonesia

Awal Mula Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak jaman kerajaan, namun pada masa itu hanya terbatas bagi kalangan kerajaan dan bangsawan saja. Baru pada abad ke-20, pendidikan mulai dibuka untuk masyarakat umum.

Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan pada masa itu hanya diberikan kepada anak-anak bangsawan dan orang-orang kaya saja.

Perjuangan Para Pahlawan Pendidikan

Perjuangan untuk memperjuangkan hak atas pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Ada banyak pahlawan pendidikan yang berjuang untuk memperjuangkan hak atas pendidikan yang merata, diantaranya:

• Ki Hajar Dewantara
• Dr. Wahidin Soedirohoesodo
• Ir. Soekarno
• Moh. Yamin
• KH. Ahmad Dahlan

Deklarasi Kemerdekaan dan Pendidikan di Indonesia

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pendidikan menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan deklarasi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pada tahun 1950, Indonesia juga mengeluarkan UUD 1945 yang mengatur tentang pendidikan dan memberikan hak atas pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hari Pendidikan Nasional di Indonesia

Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pelopor pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Meskipun telah memiliki sejarah panjang dalam bidang pendidikan, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain:

• Program Wajib Belajar 12 Tahun
• Program Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan untuk memperpanjang durasi pendidikan agar siswa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengejar karir dan pendidikan yang lebih baik.
• Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
• Pemerintah Indonesia juga membangun infrastruktur pendidikan yang lebih baik, seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
• Peningkatan Kualitas Guru
• Guru merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas guru melalui program pelatihan dan sertifikasi guru.

Tantangan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Meskipun telah dilakukan banyak upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendidikan
• Masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sehingga sulit untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
2. Masalah Keuangan
• Pendidikan membutuhkan biaya yang besar, namun masih banyak daerah di Indonesia yang kesulitan dalam membiayai pendidikan. Hal ini menyebabkan banyak sekolah di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas yang memadai.
3. Kurangnya Kualitas Guru
• Meskipun telah dilakukan berbagai program pelatihan dan sertifikasi guru, namun masih banyak guru di Indonesia yang memiliki kualitas yang kurang, sehingga sulit untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Download Logo Hari Pendidikan Nasional 2023

Unduh Disini

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan Hari Pendidikan Nasional?

Hari Pendidikan Nasional adalah hari yang diperingati setiap tanggal 2 Mei sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pelopor pendidikan di Indonesia.

2. Siapa saja pahlawan pendidikan di Indonesia?

Beberapa pahlawan pendidikan di Indonesia antara lain Ki Hajar Dewantara, Dr. Wahidin Soedirohoesodo, Ir. Soekarno, Moh. Yamin, dan KH. Ahmad Dahlan.

3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia?

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain Program Wajib Belajar 12 Tahun, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan peningkatan kualitas guru.

4. Apa saja tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia?

Beberapa tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, masalah keuangan, dan lainnya.